Latest Post

Arafah Mia Riqki Dilantik Sebagai Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Mendala Kec Sirampog Brebes

Written By suararakyat on Tuesday, June 2, 2020 | 6:09 PM

Sirampog,(suararakyattegal.com),- Arafah Mia Riqki Audi SE (24) warga Rt 05/01 desa Mendala kecamatan Sirampog kabupaten Brebes, dilantik dan disumpah sebagai Kaur umum dan tata usaha desa. Pengambilan sumpah pelantikan dilakukan oleh kepala desa (Kades) di Aula kantor desa setempat Selasa (2/6).

Kades Mendala Ali Murthado mengatakan, dengan telah terisinya formasi perangkat desa yaitu yang menduduki jabatan Kaur umum dan tata usaha ini, kami berharap kepada Arafah untuk bergabung di Pemdes Mendala dan bisa bekerja degan baik untuk kemajuan desa Mendala serta dapat menyesusikan diri dan bekerja sama degan perangkat desa yang lainnya, karena sekarang pekerjaan di Pemdes Mendala sangat banyak dan sangat komplek.

Hal yang sama disampaikan Plt Camat Sirampog Lukman Hakim SH, perangkat desa yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri degan tupoksinya untuk menunjang  kelancaran tugas di Pemdes. Dan diharapkan Pemdes Mendala lebih maju sehingga seluruh perangkatnya harus kompak dalam melakukan kinerjanya dengan tepat waktu dan tepat guna sekaligus menguasai IT, sesuai perkembangan saat ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut Muspika Plt Kasi Trantib, Kades, Ketua BPD/LPM, Perangkat desa, Toga, Tomas  dan para undangan lainnya. imam(r)

138 Orang di Kecamatan Paguyangan Brebes Terima Bansos JPE

Paguyangan,(suararakyattegal.com),- Pemerintah daerah (Pemda) Brebes  melalui Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH menyerahkan Dana Bansos JPE dari APBD Kabupaten Brebes Tahap I secara simbolis kepada 138 orang/KPM warga masyarakat kecamatan Paguyangan di Aula kantor Camat setempat Selasa (2/6).

Dalam sambutannya Idza menjelaskan, setiap KPM mendapatkan bantuan  sebesar Rp 200.000,- , sedangkan Penyerahan Bansos Dana JPE tahap II  akan diberikan pada pertengahan Juni dan tahap III pada awal Juli 2020 mendatang.

Idza berpesan kepada masyarakat manakala akan diberlakukan new normal, masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan anjuran Pemerintah, karena pandemi covid 19 masih berlangsung.

Kegiatan Bupati Brebes dan rombongan tersebut dihadiri Muspika, para Kades se kecamatan Paguyangan dan 138  warga KPM penerima bantuan, yang dilanjut Bupati dan rombongan melakukan silaturahmi ke keluarga almarhum mantan Kades Kedungoleng (Alm.Salim) untuk mengucapkan belasungkawa kepada keluarganya. imam(r)

Direktur RSUD M Ashari Pemalang Buka Suara Terkait Biaya Rapid Test

Written By suararakyat on Monday, June 1, 2020 | 6:00 PM

Pemalang,(suararakyattegal.com),- Mahalnya biaya Rapid test di beberapa rumah sakit di Kabupaten Pemalang tengah menjadi perbincangan yang ramai di media sosial Facebook. Hal itu terjadi seiring beredarnya foto pengumuman biaya Rapid test di RSUD Dr M Ashari Pemalang.

Keluhan warga masyarakat Kabupaten Pemalang itu juga didengar oleh Ujianto Mugi Raharjo anggota DPRD Pemalang Komisi B dari fraksi Golkar. Ujianto menilai bahwa mahalnya biaya Rapid test dirasa kurang pas dalam situasi seperti ini dimana semua sendi kehidupan terganggu.

“Yaa dalam situasi seperti ini, dimana semua sendi kehidupan terganggu dan utamanya ekonomi maka semestinya hal semacam ini jangan dilakukan, apalagi  sampai ada harga-harga semacam itu,” Kata Ujianto MR

Menanggapi semua itu akhirnya Direktur RSUD M Ashari Dr Sunardo Budi Santoso Sp THT-KL M.Kes buka suara saat dihubungi melalui WhatsApp pada Sabtu (30/5/2020) lalu. Ia mengatakan bahwa memang ada patokan harga khusus bagi warga yang menginginkan Rapid test secara 'mandiri' yaitu Rp 399.700 per orang.

“Untuk permintaan Rapid test mandiri yang memang diperlukan untuk persyaratan perjalanan, pihak RSUD sebatas memfasilitasi,” Kata Dr Sunardo.

Dr Sunardo menambahkan, bahwa ada pengecualian untuk masyarakat yang sudah ditetapkan kesehatannya sebagai Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) pihak rumah sakit tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis. (*)

Elba Zuhdi : Perusahaan Tidak Memberikan THR 'Jangan Takut Laporkan !!!'

Written By suararakyat on Wednesday, May 20, 2020 | 6:28 PM

Tegal,(suararakyattegal.com),- Ditengah suasana wabah pandemik covid-19 membuat berbagai lini kehidupan menjadi sangat di rasakan dampaknya, terutama masyarakat kalangan menengah kebawah, dari PHK masal, segala akses terbatas, daya beli masyarakat menurun akibat harga melambung serta daya beli masyarakat menurun akibat susah mencari pekerjaan dan beberapa sektor usaha mikro terhenti.

Hal tersebut akan menambah beban masyarakat jikalau ada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR), yang tentunya sangatlah menyakiti hati para kaum pekerja dan buruh. Padahal semua itu sudah di atur dalam beberapa aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

praktisi hukum Advokat ELBA ZUHDI,.SH.,CPLC CPCLE. yang kami temui selasa, 19/05/2020 di kantor hukum ELBA ZUHDI & SSOCIATES, mengatakan, jika ada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) merupakan suatu pelanggaran bagi perusahaan tersebut. Bukan hanya pelanggaran hak tapi memang sudah di atur dalam permennaker no 6 THN 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh perusahaan.

dalam pasal 10 ayat 1 menyebutkan : Perusahaan yang telat membayar THR keagamaan didenda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Akan tetapi, sanksi denda tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap memberikan THR. Dalam pasal 11 permen THR menyebutkan jika perusahaan tidak memberikan THR terhadap pekerja/buruh dapat dikenakan sanksi administratif:
Teguran tertulis;
Pembatasan kegiatan usaha;
Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
Pembekuan kegiatan usaha.
Pada Pasal 5 ayat 4 mengatur yaitu: " THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan".

Adapun dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Semua itu sudah ada aturan yang mengatur ujar Advokat Elba, yang juga KETUA Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tegal Raya, serta pembina  HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) DPC TEGAL.

Elba mengatakan, melalui lembaga tersebut siap menampung aduan pekerja/buruh untuk mendampingi serta melaporkan hal tersebut, bahkan bisa juga melalui gugatan keperdataan class action keperdataan di pengadilan negeri setempat bagi kelompok pekerja/buruh yang merasa dirugikan haknya akibat dampak dari tidak diberikan THR,
" Jangan Takut, LAPORKAN!!! Tegas Elba. (*)

Sholat Ied 1 Syawal 1441 H, Dilaksanakan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Tegal,(suararakyattegal.com),- Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Forkopimda dan Tokoh Agama sepakat untuk memperkenankan masyarakat Kota Tegal untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada 1 Syawal 1441 H. Dari kesepakatan tersebut juga melarang kegiatan takbiran keliling di Wilayah Kota Tegal.
Sesuai kesepakatan yang diambil dalam rapat bersama antara Pemkot Tegal yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi bersama Forkopimda dan Tokoh Agama di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Setda Kota Tegal, Selasa (19/05/2020), mensyarakatkan berapa point utamanya protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 H, saat situasi pandemi Covid-19 ini.
Berikut kesepakatan bersama tentang Penyelenggaraan Takbir, Sholat Idul Fitri dan Halal Bi Halal 1 Syawal 1441 H di Wilayah Kota Tegal:
Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri saat Pandemi Covid-19, rapat koordinasi di DTM-PTSP membahas ijin penggunaan Alun-alun pada Hari Senin, 18 Mei 2020 dan Rapat Koordinasi Kegiatan takbir, shalat Idul Fitri dan Halal Bi Hala 1 Syawal 1441 Hijriyah pada hari Selasa, 19 Mei 2020 di Ruang Rapat Lantai I Setda Kota Tegal.
Bersama ini kami Wali Kota Tegal, Forkopimda dan Tokoh Agama Islam se-Kota Tegal sepakat memutuskan
1. Melarang kegiatan takbiran keliling di Wilayah Kota Tegal
2. Menghimbau bagi yang sakit untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (Munfarid).
3. Masjid / Mushola, Lembaga Pemerintah / Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan diperkenankan menyelenggarakan Sholat Idul Fitri dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat antara lain:
a. Melakukan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri
b. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabu atau hand sanitizer yang cukup.
c. Melaksanakan pengukuran suhu tubuh dengan thermogun
d. menerapkan physical distancing / pengaturan jarak aman antar jamaah (1-2 meter)
e. Wajib memakai masker
f. Tidak mengedarkan kotak amal / shodaqoh
g. Menempatkan kotak amal / shodaqoh di Lokasi tersendiri
h. Tidak bersalamaan antara jamaah
4. Tidak menyelenggarkan kegiatan halal bi halal dan/atau selaturahmi yang mengumpulkan jamaah / massa dalam jumlah besar, open house dan sejenisnya baik di lembaga pemerintah / swasta, masjid, mushola maupun  tempat lainnya
5. Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh semua pihak

Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama oleh Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi, S.T.., M.M., Asisten I Sekda Kota Tegal Drs Imam Badarudin, Kepala DTM-PTSP Kota Tegal Dyah Kemala Sintha, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Tegal Kota Suharsono, Pasminlog LANAL Tegal Muhammad Yusro, Kepala Kemenag Kota Tegal Akhmad Farkhan, S.Ag., M.Hi, Ketua MUI Kota Tegal KH. Abu Chaer Annur, Ketua PD Muhammadiyah Kota Tegal KH. NAdirin Maskha, Wakil Ketua PCNU Kota Tegal Drs. Sudiharto, Ketua FKUB Kota Tegal KH. M. Suwarso, M.Pd dan Ketua DMI Kota Tegal Drs. Muh. Abdul Hayyi.
Usai rapat, Wakil Wali Kota Tegal meminta kepada masyarakat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. (*)

Putus Mata Rantai Covid 19, Desa Kretek Paguyangan Brebes Cairkan BLT DD Dengan Datangi Rumah Warga Penerima

Paguyangan,(suararakyattegal.com),-  Upaya cegah kerumunan warga penerima bantuan sosial BLT DD  ditengah pandemi virus covid 19 seluruh perangkat desa maupun petugas/relawan desa Kretek kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes membagi tugas dalam mencairkan bantuan dengan cara mengantarkan ke rumah masing masing warga  penerima. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyebaran dan penularan virus covid 19, ujar Sekdes Kretek Edi Setia Budi SH saat menyerahkan bantuan dirumah salah satu warga penerima Selasa (19/5).

Kepala desa (Kades) Kretek melalui Sekdes Edi Setia Budi SH membenarkan pihak Pemdes dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus covid 19, sehingga dalam pembagian bantuan sosial BLT DD, warga pemerima tetap dirumah dan bantuan akan diserah terimakan kepada mereka oleh petugas.

Dijelaskan untuk desa Kretek warga penerima bantuan ini berjumlah 368 KK menerima BLT DD 2020 tahap I sebesar Rp 600.000,- tanpa ada pemotongan serupiah pun, ujar Edi. imam(r)