Home » , » Bangunan Gedung UPTD yang Ambruk Dikunjungi Komisi IV DPRD

Bangunan Gedung UPTD yang Ambruk Dikunjungi Komisi IV DPRD

Written By suararakyat on Tuesday, September 25, 2012 | 9:10 PM

Slawi, (srtegal.com) – Rombongan Komisi IV DPRD kabupaten Tegal yang diketuai oleh Marhaenismanto atau biasa akrab dipanggil Oni, didampingi oleh Kasi Sarpras dinas Dikpora senin (24/9) mengunjungi gedung UPTD Dikpora kecamatan Kramat yang ambruk. Dengan maksud untuk melihat secara langsung di lokasi gedung yang ambruk itu.

Ketua komisi IV DPRD kab Tegal, Marhaenismanto mengatakan, bahwa pihaknya ikut prihatin atas ambruknya gedung UPTD tersebut. Menurutnya peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi, karena gedung tersebut baru saja dibangun dan hampir selesai dengan memakai APBD II tahun 2012 yang nilainya Rp.81 Juta.


“Kita datang ke lokasi UPTD sekalian untuk evaluasi mengapa ini harus terjadi. Maka dari itu kita mengusulkan supaya dalam setiap kegiatan di sekolah atau manapun paling tidak ada pengawasnya sendiri. Karena setahu saya yang namanya pengawas dari DPU itu hanya satu orang pengawas dan satu pengawas itu harus mengawasi sampai 40 kegiatan, jadi dalam pengawasannya tidak maksimal ”. tandas Oni.
Harapan komisi IV, supaya segera mungkin dikerjakan kembali dan bila perlu siang malam atau dilembur pengerjaannya supaya cepat selesai dan ditempati, namun dengan syarat pengerjaannya tidak asal-asalan, karena gedung tersebut untuk kepentingan masyarakat.


M Kuzaeni SE, salah seorang anggota komisi IV menambahkan, kejadian tersebut sudah merupakan wacana nasional dan menurutnya rencana dari propinsi akan turun melakukan survey.
Sementara itu Kasi Sarpras dinas Dikpora, Yosa Afandy  mengatakan, bahwa gedung tersebut adalah gedung UPTD Dikpora dan bukan gedung SD, dan rencananya UPTD hanya sekedar menerima dan menempati saja.


Terkait dengan rekanan untuk mengerjakan kembali terkendala, karena menurutnya gedung tersebu tmasih dalam penyelidikan polres Tegal. Namun waktu terus berjalan dan rekanan bisa terancam terkena sanksi, jika mengacu pada perpres lama no 54, karena untuk masa perpanjangan waktunya jika mengacu pada perpres itu hanya 2 minggu.


“ Kaitan kasus ini sanksi bagi rekanan penggarap bisa terkena penalty dan denda 5 persen dari nilai proyek ”. ungkap Yosa kepada srtegal.com, kemarin.hdb/r.  
Share this article :