Home » » Kesbanglinmas Kab Tegal Beri Bintek Bagi Parpol Penerima Bantuan Keuangan

Kesbanglinmas Kab Tegal Beri Bintek Bagi Parpol Penerima Bantuan Keuangan

Written By suara rakyat on Friday, December 21, 2012 | 9:17 AM

Slawi, (srtegal.com) -  Kantor Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Pemerintah Kabupaten Tegal 14 Desember  lalu melaksanakan bimbingan teknis (bintek) terhadap partai politik (parpol) yang mendapat bantuan keuangan bagi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal.

Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Tegal Agus Sunarjo mengatakan, bintek terkait dengan teknis pengisian laporan pertanggungjawaban parpol atas dana bantuan keuangan dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel  disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta  dalam pembuatan laporan paska bintek diharapkan tidak ada kesalahan.

" Peraturan perundangan mengamanatkan audit laporan pertanggungjawaban pengguna dana bantuan keuangan kepada parpol dari dana APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI, dan hasil audit itu menjadi persyaratan pencairan bantuan pada tahun berikutnya", ujarnya, kemarin.

Ia menambahkan, bintek tersebut memberikan pemahaman dan penjelasan dalam pembuatan laporan yang benar sesuai petunjuk BPK RI. Laporan yang sesuai dengan auditor dari BPK RI, dapat mempengaruhi proses turunnya dana bantuan tersebut. Juga dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat parpol secara benar, membuat tidak adanya temuan dari BPK RI, baik terkait bantuan dana parpol yang belum diterimakan maupun yang sudah diterima.

Ia menjelaskan, untuk dana bantuan parpol 2012, sudah diterimakan kepada masing-masing parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tegal. Dari 11 parpol yang ada, hanya parpol Buruh yang belum bisa dicairkan. Sedang dana bantuan keuangan parpol digunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat , sesuai dengan pasal 9 PP Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

" Partai Buruh belum benar dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang diterima sebelumnya, maka belum dapat dicairkan atau turunkan", ungkapnya.

Sebelas parpol tersebut yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasionan (PAN), Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nadlatul ulama (PKNU), dan Partai Buruh.

Sementara, besaran dana bantuan parpol yang diberikan kepada setiap parpol mendasari pada jumlah perolehan kursi suara bagi parpol bersangkutan pada perhelatan pemilu legeslatif yang diikuti. Per suara atau per orang mendapatkan Rp 1.512 rupiah dikalikan jumlah suara.

" Untuk dana bantuan terbesar diperoleh oleh DPC PDIP dan terendah dari Partai Buruh, karena partai Buruh dalam memperoleh kursi atau suaranya sedikit", ungkapnya.de/r.
Share this article :