Home » » Pemkot dan DPRD Kota Tegal Dukung Penegerian UPS

Pemkot dan DPRD Kota Tegal Dukung Penegerian UPS

Written By suara rakyat on Wednesday, December 12, 2012 | 8:34 PM

Tegal (srtegal.com),– Menyikapi aksi mahasiswa Universitas Panca Sakti (UPS) Kota Tegal yang beberapa waktu lalu ngotot mempertanyakan kejelasan proses penegerian perguruan tinggi tersebut, Pemerintah Kota Tegal dan DPRD telah siap mendukung seratus persen terlaksananya penegerian UPS, dengan memberikan hibah tanah seluas 10 hektar.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin SE MH dalam kegiatan rapat jajak pendapat bersama Ketua DPRD, Perwakilan Yayasan UPS, Rektorat UPS dan komisi I di ruang sidang paripurna DPRD Senin (10/12) kemarin.

Habib Ali mengatakan untuk proses penegerian, pemkot Tegal sama sekali sudah setuju dan bahkan juga menyediakan hibah tanah seluas 10 hektar demi terwujudnya hal tersebut. “Sebab, itu adalah satu persyaratan untuk terwujudnya penegerian, dimana tidak langsung diserahkan kepada UPS melainkan kementerian pendidikan nasional (Kemendiknas),”ujarnya.  

Menurut Habib, penegerian itu penting karena pemkot menginginkan Kota Tegal bisa memiliki perguruan tinggi negeri (PTN) sendiri, karena selama ini disini belum ada perguruan tinggi negeri dan lebih didominasi perguruan tinggi swasta. “Pasalnya, penegerian UPS itu harga mati yang tidak bisa ditawarkan. Oleh karena itu, kami minta persyaratan yang belum dilengkapi seperti akreditasi yang masih mendapatkan nilai C supaya segera diperbaiki demi terwujudnya penegerian,”tandasnya.

Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno SH menambahkan selain pemkot, pihaknya juga sangat mendukung penuh soal penegerian UPS. Namun di dalam proses penegerian tersebut, seharusnya dibentuk sebuah tim khusus untuk mengawal proses penegerian. Tim pembentukan itu sepenuhnya disusun oleh pihak Yayasan UPS dengan melibatkan pemkot dan DPRD demi terwujudnya penegerian. “Kami siap mengirimkan sejumlah anggota DPRD untuk membantu melakukan pengawalan proses penegerian yang telah diajukan ke Pusat,”tuturnya.

Disebutkannya, selama ini DPRD sendiri sama sekali belum pernah menerima kajian proses penegerian dari UPS seperti akademis, kepegawaian dan lainnya sehingga pihaknya menanyakan sudah sejauh mana kesiapan UPS untuk menjadi negeri. “Yang diserahkan kepada kami hanya surat pemenuhan lahan tahun 2005-2006 tentang permohonan penegerian UPS,”paparnya.

Sementara, Bendahara Yayasan UPS Tabrani membenarkan pihak UPS sendiri sebenarnya sudah sangat serius dalam mewujudkan penegerian. Hal itu dibuktikan dengan aset senilai Rp 54 Milyar sudah berusaha mengangsur tanah di lokasi jalan Halmahera dan jalan Perintis Kemerdekaan untuk dibangun kampus Pasca Sarjana. Disisi lain, juga dipergunakan untuk investasi dan kesejahteraan karyawan. Sebab, pensiun untuk karyawan juga mendapatkan jamsostek dan lainnya. “Bahkan, kami pun sudah memberikan aset kepada Pusat. Jadi, apa yang dikatakan mahasiswa kalau kami tidak serius menangani proses penegerian, hal itu sama sekali tidak benar,”pungkasnya.Dn
Share this article :