Home » » Rekanan Penggarap Proyek Yang Molor Akan Dikenai Sanksi Black List

Rekanan Penggarap Proyek Yang Molor Akan Dikenai Sanksi Black List

Written By suara rakyat on Friday, December 21, 2012 | 9:15 AM

Slawi, (srtegal.com) - Sesuai dengan intruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal diminta untuk melakukan inventarisasi terhadap paket-paket pekerjaan yang disinyalir tidak selesai sesuai target untuk diberi sanksi black-list.

Kepala DPU Ir H Sudaryono MM, yang diwakilkan Kepala Bidang (Kabid) Bina Program DPU M Budi Eko Setiawan ST mengatakan, semua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPU untuk menginventarisasi paket pekerjaan yang disinyalir 21 Desember nanti tidak selesai sesuai target. Hal tersebut disampaikan saat dilakukan rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Internal Tri wulan ke IV DPU Kabupaten Tegal, kemarin di Aula DPU.

Ia menambahkan, bagi paket pekerjaan yang disinyalir selesai 27 Desember masih diberi kesempatan. Sesuai hasil koordinasi pihak DPU dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal yang selaku pengelola keuangan daerah memberikan kebijakan penambahan masa pencairannya hingga 27 Desember.

"Paket pekerjaan yang diprediksi tidak selesai hingga 27 Desember, maka akan dikenai sanksi black-list selama dua tahun berturut-turut," ujarnya, kemarin.

Budi yang saat rapat itu menggantikan Kepala DPU yang sedang izin menjelaskan, hal tersebut karena DPPKAD tidak berani menjamin pencairan anggaran yang melebihi tahun anggaran 2012, dan menurutnya bertentangan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Budi memaparkan, ada tiga kegiatan pekerjaan tata ruang di Bidang Bina Marga dan enam kegiatan pengaspalan jalan yang nilainya miliaran rupiah, yang kemungkinan tidak selesai sesuai dengan target.

"Sementara laporan yang sudah masuk baru dari Bidang Bina Marga dan untuk bidang lainnya laporannya belum masuk", ungkapnya.

Budi berharap, semua pekerjaan fisik yang dilaksanakan DPU dapat terselesaikan dalam tutup tahun anggaran 2012, sehingga tidak menjadikan pekerjaan rumah (PR) DPU pada tahun berikutnya.de/r
Share this article :