Home » » Soal Tukarguling Tanah Warga Minta Kepastian Menhut RI

Soal Tukarguling Tanah Warga Minta Kepastian Menhut RI

Written By suara rakyat on Wednesday, September 25, 2013 | 7:58 PM



Salem, (srtegal.com) - Sebanyak 127 Kepala Keluarga (KK) Desa Windusakti, dan 240 KK Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, meminta kepastian kepada Kementrian Kehutanan (Kemenhut) RI. Mengingat, mereka telah menempati tanah milik perhutani akibat tempat tinggalnya terkena musibah bencana alam tanah longsor yang terjadi 23 Februari 2000 silam. Padahal Menteri Kehutanan telah menjanjikan akan menyelesaikan masalah warga tersebut, namun hingga sekarang belum ada realisasikan.
Kepala Desa (Kades) Windusakti, Daska Sunarya, meminta kepada Pemkab Brebes agar segera menanyakan kepastian, apa yang telah dijanjikan oleh Menhut masalah tukar guling, saat acara di STIK Bumiayu beberapa bulan yang lalu.
“Sudah hampir 13 tahun warga kami saat ini menempati tanah milik Perhutani,bahkan tetap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.
Pihaknya, lanjut dia,menunggu kepastian dari Kemenhut ini agar warganya merasa nyaman tinggal di tanah milik perhutani yang selama belasan tahun di tempati. Manakala ada kepastian, maka pihaknya mengupayakan status tanah untuk disertifikatkan.
Padahal Menhut RI, DR Zulkifli Hasan SE MM menanggapi permintaan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE untuk segera membantu proses perizinan tukarguling, mengatakan, berjanji akan memberikan izin sebagian tanah Perhutani di Kecamatan Salem untuk tukarguling bagi 367 KK warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya.
Asisten 1 Setda Pemkab Brebes, Suprapto SH mengatakan, pihaknya berjanji akan berupaya maksimal dengan membuat laporan terkait permintaan proses tukarguling tanah itu untuk segera dikirimkan kepada Kemenhut, namun nanti seperti apa jawabannya, maka harap bersabar dengan menunggu rekomendasi dari Kemenhut. Hal itu dikatakan Suprapto saat usai sosialisasi penambangan batu di Dukuh Kalibuntu Desa Wanatirta Kecamatan Paguyangan, belum lama ini.
“Sekitar 127 hektar luas tanah milik perhutani yang di tempati oleh warga di dua desa tersebut, dan jika hasil rekomendasi dari Kementrian Kehutanan menyetujui proses tukarguling tanahnya, pastinya tanah milik warga di dua desa yang terkena bencana alam yang menelan korban sebanyak 35 jiwa itu, akan jadi milik perhutani,” jelasnya, belum lama ini.

Sementara Sekretaris Komisi 1 DPRD Brebes, Mustholah, saat dihubungi melalui ponselnya,  mengatakan, sangat mendukung adanya proses tukarguling tanah tersebut. Meski dibutuhkan biaya anggaran dari APBD yang cukup besar, pihaknya menyakini, bahwa lembaganya akan menyetujuinya.mam®
Share this article :