Tegal, (srtegal.com) – Dalam acara seminar yang dilaksanakan di Aula Politeknik Harapan Bersama (Poltek Harber) Jl. Mataram Kota Tegal. Seminar yang bertajuk Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Lahirnya Pancasila Tahun 2015. Dalam sambutannya Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, karena saat ini pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme semakin menurun.
Menurutnya “Revitalisasi Pancasila nampaknya semakin penting untuk disuarakan dalam penerapan kehidupan berbangsa. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan pengamalan Pancasila,” Ungkap. Selasa (02/6).
Disebutkan Walikota, degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila saat ini dapat dilihat di masyarakat. Dicontohkan, seringkali ditemui, bendera tidak diturunkan sampai malam hari, atau sudah tahu bendera sobek, namun tetap dikibarkan. “Hal-hal tersebut meskipun terkesan sepele, tetapi jika dibiarkan terjadi terus menerus tanpa teguran maka akan dianggap sebagai suatu kewajaran,” Tambahnya.
Menurut Walikota “meskipun bentuknya hanya sehelai kain, bendera merah putih ini mengandung makna yang dalam. Karena perjuangan para pahlawan dahulu untuk mengibarkannya, taruhannya adalah nyawa”. Tegasnya
Dalam seminar ini menghadirkan pembicara antara lain Jenderal (Purn) Tiyasno Sudarto (Mantan Kasad), Damayanti, S.Sos Angota DPR RI Fraksi PDIP dan Agung Widyantoro SH M.Si Anggota DPR RI Fraksi Golkar. Hadir juga Direktur Poltek Harapan Bersama Drs. Sukarjo Dulmadis dan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Kota Tegal dan 200 mahasiswa Poltek Harber sebagai peserta. Turut mendampingi Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal Drs. Soeripto dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Agung Widyantoro SH M.Si dalam paparannya meminta mahasiswa untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Salah satunya azas kebijaksanaan yang harus menyeimbangkan hak dan kewajiban.
Disebutkannya banyak pejabat yang saat ini kurang tepat dalam mengambil kebijakan. Mereka lebih mengedepankan hak daripada kewajiban. “Seperti kejadian sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014 lalu. Waktu itu, presiden maupun DPRD tiba-tiba mengesahkan berbagai peraturan maupun keputusan yang dinilai banyak ditunggangi oleh kepentingan politik. “Bahkan sampai ada upaya untuk merubah beberapa pasal yang ada di UUD 1945. Hal tersebut tentunya mencederasi kemurnian UU 1945. Kalau seperti ini maka keadilan sulit untuk ditegakkan,” Tuturnya.
Untuk itu, penyelenggara negara harus mematuhi Pancasila. Selain itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat juga harus berpegang teguh terhadap empat pilar kebangsaan, meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Kita juga tidak boleh lupa pendiri bangsa atau founding fathers agar selalu memiliki semangat nasionalisme dan tidak melupakan sejarah para pahlawan,” ungkap Mantan Bupati Brebes itu. Dian (R)