Home » , » Pembangunan Sekolah, Setiap Siswa Dipungut 300 Ribu

Pembangunan Sekolah, Setiap Siswa Dipungut 300 Ribu

Written By suara rakyat on Thursday, June 11, 2015 | 12:08 AM

Brebes, (srtegal.com) - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

 Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di gulirkan pemerintah sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Tahun Anggaran 2015 pemerintah telah melakukan peningkatan anggaran penerimaan Bantuan Operasional Sekolah [BOS],
Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) SD/Sederajat tahun 2015 naik menjadi Rp.800ribu, SMP/Sederajat naik Rp. 1juta,SMA /Sederajat naik menjadi Rp.1,5juta,adalah merupakan kebijakan yang di ambil oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, terkait dengan alokasi angaran pendidikan di rencana APBN 2015, yang mencapai 400 triliyun lebih.

Di sektor Pendidikan, pemerintah telah melakukan skala prioritas dari yang lain. Tujuan pemerintah meningkatkan dana BOS semata-mata hanya ingin meningkatkan kwalitas layanan pendidikan, namun tidak di pungkiri, dana BOS yang di terima Satuan Pendidikan belum seluruhnya memberikan pelayanan maksimal menyeluruh, sehingga di beberapa sekolah harus melibatkan Peran Serta Masyarakat [PSM] untuk menunjang sarana pendidikan.

Sayangnya masyarakat telah terpaku pada acuan sekolah gratis, sehingga masyarakat kurang peduli dengan kebutuhan penunjang pendidikan, di satu sisi pihak sekolah merasa dilema, manakala  melibatkan wali murid untuk memberikan bantuan dalam mendukung sarana penunjang. 
Namun lain halnya dengan SDN 02 Brebes, dengan dalih membantu pihak sekolah untuk mendirikan ruang kelas bertingkat, setiap siswa di kenai iuran Rp 600ribu, sehingga para orang tua wali murid merasa keberatan.
Kamis (4/6) bertempat di SDN 02 Brebes, pihak sekolah dan orang tua wali murid gelar musyawarah bersama.
Musyawarah yang melibatkan orang tua wali murid, komite, pihak sekolah dan di ketahui oleh dinas terkait dan Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, menghasilkan kesepakatan setiap wali murid di kenai iuran Rp 300ribu, yang sebelumnya Rp 600ribu.
Ketua Komite SDN 02 Brebes, Drs H Moh Supriyono, sesaat setelah mengikuti musyawarah kepada media mengatakan,”Masalah yang terjadi karena miskomunikasi, sehingga yang di sampaikan pihak sekolah, sebelumnya tidak menemukan titik temu, tetapi setelah kita melakukan musyawarah bersama dengan mengundang orang tua wali murid, Alhamduilah, semua bisa menerima” Terangnya.
Supriyono berdalih iuran yang di kenakan kepada wali murid di maksudkan, untuk membantu pihak sekolah dalam pembangunan ruang kelas, menurutnya dengan lokasi yang ada, tidak memungkinkan mendirikan ruang kelas di tempat sarana olah raga, sehingga pihak sekolah berencana mendirikan ruang kelas  bertingkat, sayangnya anggaran Dana Alokasi Kusus yang akan di terima pihak sekolah tidak cukup untuk mendirikan ruang kelas bertingkat, sehingga pihak sekolah meminta bantuan dari para wali murid.
Kepala SDN 02 Brebes,Yuspitawati Spd.Mpd saat di temui media hanya menyampaikan ,”semua sudah beres,sudah kondusif”. Tegasnya. Roni(R) 

Share this article :