Tegal, (suararakyattegal.com) - Kondisi pemerintah Kota Tegal yang belakangan ramai sehingga memunculkan polemik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Walikota Tegal Hj Siti Mashita Soeparno, yang acap kali termuat di media nasional kini tercium Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MENPAN RB Prof Dr H Yuddy Chrisnandi, dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kendati hal tersebut bagian dari dinamika sebuah pemerintahan namun hal ini mengundang perhatian signifikan yang perlu pembenahan agar tidak mengganggu kepentingan dan pelayanan publik.
“ Kedatangan kami ke Kota Tegal ini untuk memastikan kondisi Kota Tegal serta ditugasi secara konstitusi untuk melihat kondisi dan juga untuk mengetahui secara langsung bagaimana kinerja aparaturnya penuh tanggung jawab atau tidak, apakah pelayanan publik terganggu atau tidak, berkaitan dengan isu-isu yang sifatnya penentangan terhadap pimpinanya” Ujar Yuddy, Selasa (30/6) kemarin.
“Hal semacam itu merupakan bagian dari dinamika pemerintahan, dan dimanapun pasti ada, tetapi saya menghimbau yang penting jangan sampai mengganggu pelayanan publik“ Tegasnya usai tinjauan di Gedung BP2T Pemerintah Kota Tegal
Tambahnya lagi, kedatangan kami ini jangan sampai di salah artikan, karena yang kami lakukan ini adalah bentuk perhatian pemerintah pusat dimana pemerintah daerah adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Saya di dampingi Deputi SDM Pendayagunaan Aparatur Negara, Deputi Pelayanan Publik, Asisten Deputi Pengawasan Reformasi Birokrasi untuk melakukan investigasi dinamika apa yang terjadi di Kota Tegal.
Selain untuk mengetahui secara langsung roda pemerintahannya, pelayanan publiknya, yang namanya dinamika dalam sebuah daerah konflik kepentingan pasti ada, jangankan daerah pusat juga mengalami hal serupa, untuk itu saya menghimbau agar pemerintah Kota Tegal harus berani menjamin agar gejolak dinamika tersebut jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Cetusnya
“Itu menjadi konsentrasi kita bersama, tanpa bermaksud ikut campur terhadap kebijakan otoritas Pemerintah Daerah, saya selaku menteri yang diberi amanat konstitusi kepada aparatur negaranya minta kepada semua pihak agar semaksimal mungkin menjaga netralitas untuk tidak dilibatkan dalam kepentingan politik, jangan timbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Info dari banyak kalangan, saya pribadi selaku aparatur negara tidak melihat ada masalah yang gawat di Kota Tegal, sifatnya masih biasa-biasa saja butuh komunikasi yang lebih intens saja. Terkait dengan reaksi pengusung itu sebagai konsekuensi perjalanan dinamika, banyaknya pergantian atau pergeseran jabatan atau PLT sebagai hal yang wajar, hanya saja idealnya jabatan PLT jangan terlalu lama ”. Pungkasnya.Dian(R)