Home » » Kabupaten Brebes Mencanangkan Brebes Tanpa Kumuh

Kabupaten Brebes Mencanangkan Brebes Tanpa Kumuh

Written By suara rakyat on Friday, August 28, 2015 | 3:27 PM

Brebes, (suararakyattegal.com) - Brebes yang bersih, hijau, indah, aman, dan sehat (berhias) tentu menjadi idaman semua orang, sehingga tidak hanya slogan belaka. Untuk mewujudkannya perlu ada kebersamaan semua pihak. Salah satu ikhtiarnya dengan mensukseskan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) dengan target utama Brebes tanpa kumuh. 
Hal tersebut disampaikan Kordinator Kota (Korkot) P2KP Kabupaten Brebes Bambang Rudihartono, saat menyampaikan sosialisasi P2KP dan Penyusunan dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP KP), di Aula Bappeda Brebes, Rabu (26/8) kemarin.
Rudi menjelaskan, ada 18 desa dan kelurahan yang masuk SK Bupati tentang Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh. Desa dan Kelurahan tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Brebes, Bumiayu, Kersana dan Ketanggungan. “Pada tahap awal, kami akan melakukan penggalian data yang harus dilakukan sebagai bahan penyusunan dokumen RKP KP,” tuturnya.
Lebih jauh Bambang memaparkan, P2KP merupakan program lanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Sebagaimana diketahui PNPM sudah berakhir di bulan April 2015 sehingga diganti P2KP. Fokus P2KP penanganan kawasan kumuh diberbagai desa dan kota sepanjang tahun 2015–2019. 
Untuk mencapai sasaran itu Kementerian PUPERA melaksanakan program P2KP di wilayah eks PNPM Mandiri Perkotaan dan wilayah non PNPM MP (non  P2KP). Data terakhir secara nasional baru 67,7% masyarakat yang sudah terlayani air bersih, 10% bebas kumuh, dan 59,7% warga dapat mengakses sanitasi layak.
Selaku Korkot P2KP, dia mengerahkan 23 Fasilitator P2KP yang bertugas tidak hanya mengawal penyusunan basis data 100-0-100 untuk penyusunan Profile Permukiman dan Profile Kumuh sebagai bahan penyusunan dokumen RKP KP. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat tentang pentingnya budaya hidup bersih dan sehat. Sehingga target 100-0-100 untuk wujudkan Brebes tanpa kumuh dapat tercapai.  Dan untuk suksesnya program ini, diperlukan kolaborasi antara pemangku kebijakan di tingkat Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, Kelompok Peduli, LSM, dan masyarakat. “Semua stake holder tersebut harus guyub rukun, bergotong royong bersama,” tandasnya.
Kepala Bappeda Brebes melalui Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilayah Titi Yuliati menyampaikan, bahwa persoalan kumuh bukan hanya fisik semata terkait  sarana prasarana infrastruktur tetapi lebih ke perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat kita, masih banyak dijumpai warga yang buang air besar di sungai atau aliran irigasi. Meskipun, mereka sebenarnya sudah mampu untuk membuat jamban keluarga. “Kami menyayangkan, begitu banyak sarana sanitasi yang sudah dibangun dari berbagai program seperti Sanimas dan lain lain tetapi tidak digunakan dan dipelihara dengan baik, akibat masih rendahnya budaya PHBS,” tuturnya.
Begitupun dengan perilaku membuang sampah sembarangan, yang berakibat mampatnya saluran drainase dan sungai sehingga timbul banjir di lingkungan permukiman. Belum lagi permasalahan  air bersih, juga masih menjadi persoalan di Kabupaten Brebes. Tak bisa dipungkiri, daerah kita semakin berkurangn sumber air baku akibat penggundulan hutan dan instrusi air laut. “Itu semua memerlukan penanganan dan antispasi sedini mungkin,” tegasnya.
Kepala Satuan kerja Satuan Kerja Penataan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Jawa Tengah mengharapkan agar  tahapan penggalian dan penyusunan data tidak hanya dilakukan di belakang meja oleh pihak konsultan. Tetapi harus dilakukan di lapang bersama dengan masyarakat dan disinergikan dengan pendampingan yang dilakukan oleh  failitator P2KP. Sehingga data yang dihasilkan tidak tumpang tindih. Khusunya dalam menentukan delinasi kawasan kumuh sebagai bahan penyusunan dokumen RKP KP dan Indikator Program yang akan dituangkan dalam Detail Enginering Design (DED) . 
Kegiatan dihadiri oleh unsur lintas SKPD yang tergabung dalam Tim Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) RKP KP, Camat, Lurah, Kepala Desa dan perwakilan  Badan Keswayadaan Masyarakat (BKM) serta unsur kelompok peduli lainnya. Tio(R) 

Share this article :