Proyek Ratusan Juta Belum Setahun Rusak -Komisi III DPRD Bakal Tinjau Proyek Hutan Kota - suara rakyat
Home » , , » Proyek Ratusan Juta Belum Setahun Rusak -Komisi III DPRD Bakal Tinjau Proyek Hutan Kota

Proyek Ratusan Juta Belum Setahun Rusak -Komisi III DPRD Bakal Tinjau Proyek Hutan Kota

Written By suara rakyat on Tuesday, November 3, 2015 | 1:47 AM

Tegal, (suararakyattegal.com) -  Proyek Hutan Kota Bayeman Kelurahan Kaligangsa Kota Tegal yang dikerjakan CV Siva Tehnik Kabupaten Tegal pada tahun 2014 lalu, dengan menggunakan APBD hingga hampir satu miliar rupiah belum ada satu tahun kondisinya sangat memprihatinkan. 
Seperti bangunan tembok batu atau talud sudah mulai pecah dan berlubang dikhawatirkan bakal longsor, pasangan paving banyak yang terlepas dan merekah sehingga akses paving bergelombang karena pengunci paving pecah dan terlepas. Selain itu juga hampir mayoritas pohon atau tanaman yang ditanam pihak ketiga atau rekanan tersebut kering dan mati, sehingga lokasi hutan kota tampak kering, gundul dan tandus.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, H Akhmad Satori mengatakan, dengan adanya masukan atau informasi dari masyarakat, tentang kondisi proyek Hutan Kota Bayeman Kaligangsa yang memprihatinkan akan disampaikan ke ketua komisi. Kebetulan komisi III ada rencana, bahwa Rabu (4/11) lusa akan melakukan tinjauan ke beberapa proyek yang sudah atau yang masih dalam pengerjaan. Maka dari itu, dengan adanya masukan tersebut akan disampaikan dan mudah-mudahan proyek Hutan Kota Bayeman masuk dalam agenda tinjauan sekalian. 
“Atas dasar masukan dari masyarakat, kami beserta anggota komisi III lainnya akan mengagendakan dan melakukan tinjauan terhadap proyek tersebut. Kami ingin melihat langsung sejauhmana kebenarannya seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami,”  ujarnya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (2/11) kemarin.
Akhmad Satori menegaskan, jika nantinya terbukti saat komisi III melakukan tinjauan di proyek Hutan Kota Bayeman tersebut kondisinya memprihatinkan seperti apa yang disampaikan masyarakat, maka pihak ketiga atau rekanan penggarap itu harus memperbaikinya atau bila perlu bangunan yang rusak tersebut dibongkar dan dibetulkan kembali. Karena itu sebuah resiko kalau memang pekerjaan tidak sesuai bestek harus dibongkar dan diperbaiki. 
“Kami akan tegas bila terbukti kondisinya seperti apa yang disampaikan masyarakat, kami akan meminta supaya rekanan penggarap untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Proyek Hutan Kota Bayeman Kelurahan Kaligangsa, yang juga pegawai di Kantor Likungan Hidup (KLH) Kota Tegal, Kabul Pamudjo, mengaku pernah dijanjikan oleh pihak rekanan. Bahkan menurutnya, ada surat pernyataan bahwa pihak rekanan akan menanam kembali pohon atau tanaman yang telah mati. 
Hal itu, menurutnya rencana penanaman pohon yang telah mati akan dikerjakan pada bulan Juli kemarin, namun berhubung belum ada hujan maka dipending hingga bulan Oktober atau November tahun ini.
“Kami hingga sekarang menunggu janji rekanan tersebut, karena mereka janji akan memperbaiki. Seperti dalam surat pernyataan yang telah dibuat dan disepakati, antara lain kami akan melakukan teguran, yang kedua akan menagih janji rekanan sekaligus saya akan meminta segera mungkin fisik yang rusak untuk diperbaiki,” kata Kabul saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/11) kemarin.
Kabul menambahkan, proyek tersebut meski sudah selesai dikerjakan, namun untuk masa pemeliharaan anggaran yang 5 persen belum sempat dicairkan, karena hingga sekarang belum dilakukan pemeliharaan atau perbaikan. Selain itu, kata Kabul, dirinya pernah dipanggil dan diperiksa Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bentukan Polres Tegal Kota satu kali terkait dengan proyek tersebut.
“Saat dipanggil dan diperiksa, pertanyaan dari Tim Tipikor sekitar spek dan dokumen. Saya baru satu kali dipanggil dan diperiksa, namun hingga sekarang saya belum tahu kelanjutannya. Selain Tim Tipikor, saya juga pernah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setahu saya, direktur CV tersebut juga pernah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Tipikor karena adanya aduan dari masyarakat tentang spek dan juga kualitas pekerjaannya,” akunya.
Sisi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (Amuk), Udin Amuk menyikapi hal itu, seharusnya adanya kajian-kajian yang dilakukan oleh dinas terkait, jika memang ada unsur-unsur ketidak sesuaian spek dalam pengerjaan proyek tersebut harusnya dilaporkan ke pihak yang berwenang. 
Menurutnya, terkait dengan masa pemeliharaan meskipun sudah habis waktunya, harusnya sebelumnya mesti adanya temuan-temuan oleh dinas dan harus dikoordinasikan dengan rekanan untuk segera memperbaikinya. Tetapi kalau dari dinas tidak kooperatif untuk menyampaikan kepada rekanan maka rekanannya pun tidak akan tahu, karena rekanan kadang tidak kooperatif juga.
“Dengan adanya informasi seperti ini, kami akan kroscek langsung ke lapangan untuk melihat DED yang dulu seperti apa. Nantinya jika terdapat adanya temuan-temuan di lokasi proyek tersebut, maka kami akan menindaklanjuti untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Dan jika memang seperti apa yang disampaikan masyarakat, maka kami akan ikut mendorong Tim Tipikor untuk segera menindaklanjuti, agar segera mungkin pihak-pihak yang terkait dipanggil dan diperiksa kembali,” pungkasnya.dn(r)         
      

Share this article :