Tonjong, (suararakyattegal.com) – Keprihatinan yang berdampak pada mutu peningkatan pendidikan diwilayah Kabupaten Brebes khususnya di kecamatan Tonjong saat ini dikarenakan telah mengalami kekurangan tenaga pendidik /guru mapel pada Sekolah Dasar (SD). Hal ini diungkapkan Kepala UPTD Pendidikan Tonjong, Budi Utomo SPd saat ditemui diruang kerjanya baru-baru ini.
Menurut Budi, di wilyah Kecamatan Tonjong guru PNS di SD berkisar rata-rata ada 3 sampai 4 guru saja, padahal rasionya harus berbanding 1 : 6 dengan maksud satu rombongan kelompok belajar minimal harus ada 6 guru kelas PNS, yang terdiri dari kepala sekolah, guru mapel, guru pjok, dan guru agama islam. Namun dengan adanya kekurangan guru selama ini terpaksa diperbantukan oleh guru Non PNS.
Dan pihaknya merasa prihatin dengan kondisi kesejahteraan guru non PNS yang dinilai kurang wajar mereka mendapat honor yang kecil padahal tugas dan tanggungjawab mereka sama dengan guru PNS. Melihat kondisi tersebut pihaknya berharap kepada Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk bisa memperhatikan nasib guru non PNS tersebut.
Budi utomo menambahkan, dengan adanya isu regulasi pencabutan tunjangan profesional guru/sertifikasi oleh pemerintah pihaknya tidak sependapat, pasalnya rencana itu akan membuat para guru yang telah menikmati tunjangan tersebut akan melakukan hal yang tidak diharapkan dan berdampak pada mutu pendidikan di negara kita, ujarnya.
Selain itu rencana Pemerintah akan menghapuskannya sertifikasi guru itu haruslah dipikirkan lebih matang, guru adalah jabatan profesional yang harus mendapat penghargaan dari Pemerintah. Pada paska dekade tahun 50 an, guru tanpa ada tunjangan apapun alias pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi sekarang guru baru saja merasakan diperhatikan oleh pemerintah dengan regulasi undang-undang no 14 tahun 2005, namun kini kembali ada isu akan dihilangkan lagi. Dan diharapkan pemerintah jangan membuat resah dengan rencana itu dengan cara dicabut rencana regulasi penghapusan tersebut, sebab walau bagaimanapun profesi guru merupakan aset mencerdaskan bangsa, untuk negara bisa maju, katanya.
Dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik pemerintah jangan mempunyai alasan yang klasik tak ada anggaran, berharap pemerintah pusat dan pejabat wakil rakyat agar dalam perekrutan tenaga pendidik juga jangan melalui monatarium, melainkan dengan seleksi secara bertahap dengan alternatif daftar tunggu K2. Masih banyak sekali dan menurut data Menpan tercatat ada 400 ribu lebih se Indonesia hal ini sangat prihatin, terangnya. Imam(r)
