Tonjong,(suararakyattegal.com) - Dengan diberlakukanya aturan yang mensyaratkan bahwa setiap badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan penerima bantuan sosial (Bansos) maupun hibah dari Pemerintah, harus berbadan hukum. Indonesia yang diatur dalam Pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang (UU) No 23/2014 Oleh karena itu Camat diminta jelaskan kepada Kades maupun kelompok masyarakat, sehingga mereka bisa paham, hal ini disampaikan A. Zadjuli Anggota DPRD Brebes saat menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan Tonjong, kemarin
Dikatakan Zadjuli Tujuannya adalah, untuk memberikan pemahaman tentang penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Dana Hibah kepada Organisasi, Lembaga, LSM dan lainnya sesuai dengan Pedoman Pemberian dana Hibah Permendagri No 32 Tahun 2011 yang disempurnakan dengan Permendagri No 39 Tahun 2012 dan UU No 23 Tahun 2014.
Menurutnya adanya regulasi ini terjadi hambatan dimaksud terutama disebabkan banyaknya lembaga penerima bansos dan hibah yang belum berbadan hukum namun masih eksis menjalankan kegiatannya. Lembaga-lembaga tersebut pada umumnya berbentuk Yayasan, Perkumpulan, Masjid, Rumah Ibadah, dan lembaga pendidikan.
Di sisi lain, banyak Notaris yang belum menguasai pembuatan akta lembaga-lembaga yang belum berbadan hukum sesuai dengan ketentuan UU Yayasan dan UU Pemda.
“Masih banyak kelompok masyarakat calon penerima dana bansos belum berbadan hukum padahal mereka tidak dipungkiri telah banyak kontribusi untuk kemajuan daerah sehingga perlu mendapatkan bantuan” terangnya.
Dijelaskan dengan diberlakukannya aturan tersebut ada sekitar 6 kelompok masyarakat di Dapil II (Tonjong, Bumiayu, Sirampog dan Paguyangan ) yang mengajukan proposal bantuan ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak memiliki badan hukum, kelompok tersebut diantara dibidang pertanian, sehingga banyak dana yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihaknya berharap kepada Presiden untuk bisa mencabut aturan tersebut paling tidak ada pasal yang dirubah untuk tidak memberatkan dan menyulitkan para kelompok untuk mengajukan bantuan.
“Sebetulnya Pemerintah itu harus memberikan akses mempermudah, bukan malah mempersulit,” kata politikus Partai Demokrat asal Tonjong.
Ia mengakui sebagai wakil rakyat sekarang tidak bisa berbuat banyak dengan kebijakan baru tersebut, padahal telah banyak menampung aspirasi dari kelompok masyarakat maupun Pemda namun tidak bisa direalisasikan ujarnya.imam(r)