Home » , » Walikota Serahkan Laporan Keuangan Pemkot Tegal Tahun 2016 Ke BPK Jateng

Walikota Serahkan Laporan Keuangan Pemkot Tegal Tahun 2016 Ke BPK Jateng

Written By suara rakyat on Monday, April 3, 2017 | 11:04 AM



Tegal, (suararakyattegal.com) - Walikota Tegal KMT Hj Siti Masitha Soeparno menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota Tegal Tahun 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Penyerahan laporan keuangan ini dilakukan secara bersamaan dengan lima daerah lainnya yakni Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara,  dan Kabupaten Temanggung  di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Jumat (31/3) kemarin.
Laporan keuangan diserahkan langsung kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo, SE, MPM. Dalam prosesi tersebut hadir mendampingi walikota Plt Dyah Kemala Shinta SH MH, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Drs R Supriyanta dan Asisten Bidang Pemerintahan Kota Tegal Drs Imam Badarudin. 
Dalam sambutanya sekaligus mewakili lima daerah lainnya walikota mengatakan, penyampaian laporan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran serta pengelolaan aset-aset daerah selama setahun sesuai dengan standar akutansi pemerintahan pemerintah yang berlaku.
Pemeriksaan laporan keuangan dikatakan walikota bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa laporan yang disajikan wajar dan sesuai prinsip akutansi keuangan pemerintahan yang berlaku.  Selian itu, pemeriksaan Laporan yang dilakukan BPK merupakan bagian dari pembinaan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good government.
Karena itu sebagai objek pemeriksaan, pemerintah daerah akan senantiasa siap melayani sekaligus membantu dalam menyajikan data-data yang diperlukan petugas BPK dalam proses pemeriksaan di lapangan. “Harapannya agar pemeriksaan dapat selesai sesuai jadwal dan sesuai amanah perundang-undangan  yang berlaku, serta mendapat kan hasil opini yang memuaskan”, ucapnya.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Heri Subowo mengatakan, BPK selalu membuka diri sebagai tempat yang tepat untuk bertanya atau berkonsultasi. Heri berharap para kepala daerah dapat mengkondisikan seluruh jajaranya agar mampu menjelaskan kepada seluruh petugas BPK apa yang menjadi kosentrasi pemeriksaan, demi menyempurnakan hasil laporan keuangan yang diserahkan.
“Isi laporan harus sesuai standar akuntasi pemerintah, informatif, serta dihasilkan dari sistem yang memadai sesuai dengan aturan perundangan-undangan”,ungkapnya.
Selain itu antara pejabat atau staf  yang ditugaskan memberikan informasi ke BPK harus terjalin komunikasi yang baik, sehingga jika terdapat  temuan  para petugas  dapat segera mengkroscek atau meminta data tambahan dari para pejabat atau staf yang ditugaskan mendampingi BPK.
Sehingga dalam waktu pemeriksaan yang tidak begitu lama, BPK dapat bekerja secara maksimal. “Harapannya opini yang muncul tidak keliru yang mengakibatkan kerugian pada Pemerintah Daerah maupun BPK itu sendiri”, pungkasnya. Tio(r)
Share this article :