Kepala BPN Provinsi Jateng melalui Kasie Fasilitas masalah pertanahan BPN Jateng Haryono memaparkan, bahwa pembuatan sertifikat tanah dilakukan secara massal dan gratis, namun pemohon hanya mengeluarkan biaya pemberkasan maupun administrasi dan pengukuran, itupun dilakukan secara musyawarah untuk menentukan besar kecilnya biaya yang harus ditanggung pemohon. Hal ini pihak BPN tidak memungut biaya.
Selanjutnya, program ini pihaknya berharap masyarakat untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena program ini jarang ada.
Program Gubernur Jateng ini diperuntukan kepada masyarakat di 35 kabupaten yang ada. Dan setiap desa mendapat 150 warga untuk membuat sertifikat secara massal dan gratis, katanya. imam(r)