Ketua BPD Kalijurang Drs. Nuriddin sebagai mitra kerja Pemdes, mengingatkan, banyaknya pihak lembaga pengawas maupun pemantau kegiatan pengguna bantuan anggaran pemerintahan desa (Pemdes) sebagai pengguna anggaran bantuan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan sesuai aturan, secara transparan dan keterbukaan. Serta dalam melaksanakan programnya diharapkan adanya pemerataan diseluruh pedukuhan yang ada, terangnya.
Kepala desa Kalijurang Tarsun mengatakan, dirinya siap untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sesuai usulan masyarakat, dengan membangun terlebih dahulu kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dan pembangunan berskala prioritas untuk direalisasikan, ujarnya.
Lanjutnya, dalam menggunakan bantuan anggaran tahun 2018 yang berjumlah sekitar Rp 1,9 Mikyar lebih yang berasal dari alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bantuan provinsi, hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pendapatan lain. Semua pendapatan tersebut penyerapan anggaran untuk memenuhi kebutuhan bidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan Pemdes.
Lebih lanjut Tarsun menjelaskan, pihaknya pada anggaran tahun 2019 masih akan berfokus untuk melanjutkan dan menyelesaikan usulan pembangunan 2018 yang kondisinya masih memprihatinkan, diantaranya insfratruktur jalan desa maupun jalan lingkungan, dan juga usulan baru bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berskala prioritas secara bertahap.
Sementara Bidan Wasri salah satu warga dalam Musdes mengusulkan, untuk pembagunan jambanisasi menurutnya, untuk warga Kalijurang sekitar 260 rumah lebih belum memiliki jambanisasi. Pihaknya mendapat info Pemerintah Propinsi pada tahun anggaran 2019 desa Kalijurang akan mendapat bantuan program jambanisasi secara stimulan, sehingga bagi warga kurang mampu agar bisa kekurangannya dianggarkan oleh Pemdes Kalijurang melalui Musdes tersebut, harap Wasri yang juga pengurus Forum Kesehatan Desa (FKD) desa setempat. imam(r)