Saat ini perlu langkah cepat untuk menyelamatkan rakyat. Penekanan saat ini yang bisa di lakukan adalah memutus rantai penyebaran di semua wilayah terutama daerah daerah jangan sampai terlambat seperti yang di alami Jakarta saat ini. Jakarta segera berlakukan karantina wilayah meluas untuk menghentikan arus warga Jakarta ke daerah daerah dan menghentikan sementara arus orang daerah masuk Jakarta. Selain urusan logistik sembako dan kegiatan emergency lainnya.
Selain itu sangat penting untuk meningkatkan percepatan sistem atau prosedur kesehatan dengan mengusahkaan tes ysng cepat, masif, akurat dorong ke Gene Expert yang saat ini alatnya sudah ratusan jumlahnya, tinggal mengganti catridge dari TBC ke Covid sebelum dilanjutkan ke clustering. Langkah cepat lain adalah segerakan perbanyak ICU, Ruang Isolasi dan Ventilatornya, perbanyak rumah sakit termasuk rumah sakit swasta yang ada di semua daerah.
“ Alur untuk memutus penyebaran kan diantaranya adalah tracing (pendeteksian), clustering (pengelompokan), dan containing (karantina) di wilayah wilayah berdasar data proses tersebut. Baru di berlakukan karantina wilayah terbatas di titik titik atau cluster cluster yang telah di tentukan".
Semua kepala daerah sedang menunggu aturan yang tepat dari pusat bahkan soal penggunaan relokasi anggaran supaya dikemudian hari pasca bencana mereka tidak di anggap menyalahi aturan oleh BPK dan BPKP karena dengan pedoman yang berbeda beda saat ini.
“Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional harus di beri kewenangan penuh karena keluhan beliau pada saat rapat virtual dengan komisi 9 pada tanggal 23 Maret lalu adalah adanya ego sektoral di lintas kementrian. Ini akan makin menyulitkan beliau dalam menentukan langkah dan antisipasi lebih maksimal. Berikan kewenangan penuh untuk mengorganisir sekaligus membuat keputusan. Saya yakin presiden sudah menunjuk orang yang tepat dan saya yakin pak Doni pasti bisa. Semua daerah tengah menanti langkah gerak cepat termasuk mempermudah pengadaan barang APD dll untuk memberi kepastian keselamatan utk semua tenaga medis. Sdh banyak korban dari segala lapisan masyarakat termasuk anggota DPR dan tenaga medis”, tegas Dewi Aryani. (*)