Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Suradadi Kec Suradadi Kab Tegal, pada Senin 09/03/2020. Dipilih lokasi di desa Suradadi mengingat desa tersebut paling banyak mengirim pemuda setempat bekerja sebagai ABK kapal di berbagai negara.
Dengan status itu, RSUD Suradadi harus siap menerima Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau suspect virus corona seantero kab Tegal.
"Bilamana sudah mengarah ke PDP, artinya ada riwayat kontak (dengan pasien positif virus corona), ada pemeriksaan radiologi menunjang, kemudian ada riwayat berpergian / bekerja ke daerah China atau negara epidemis lainnya. Harus dilakukan pemeriksaan lanjutan," ujar Dewi Aryani yang mengapresiasi rencana yang di sampaikan oleh Direktur RSUD Suradadi saat kunjungan anggota komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan ini beberapa hari lalu.
RSUD Suradadi bertugas memfasilitasi PDP se Kabupaten Tegal. Pengawasan dilakukan selama 14 hari setelah kontak terakhir pasien tersebut dengan sesuatu yang dicurigai membawa virus corona, seperti bepergian ke wilayah terinfeksi virus corona atau berinteraksi dengan pasien positif virus corona.
RSUD Suradadi juga harus aktif jemput bola jika ada masyarakat yang memiliki ciri mengarah kepada gejala terjangkit virus covid 19, termasuk para ABK kapal yang pulang kampung ke daerah masing-masing namun tidak bersedia memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu juga harus siap berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan, seperti RSUD Soeselo maupun Kardinah terkait kondisi PDP tersebut.
"Pasien tersebut harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan apabila kondisinya memburuk atau rumah sakit rujukan itu menginstruksikan demikian", tegasnya.
Dewi Aryani juga menyatakan, apresiasi atas pembentukan Satgas Mobile ( Mobile Task Force) Corona. Ini mungkin pertama kalinya RSUD Satelit melakukan langkah jemput bola dengan membentuk satgas khusus. Layak di contoh oleh rumah sakit satelit lainnya di seluruh Indonesia sehingga pemantauan kepada masyarakat dapat di lakukan secara masif dan efektif.
Dewi menegaskan,” Kemenkes seharusnya segera memberikan dukungan berupa APD kepada semua rumah sakit rujukan maupun rumah sakit satelit sesegera mungkin. Tidak perlu berbelit prosedurnya toh anggaran untuk itu sudah di siapkan. Jangan sampai lengah mengingat sebentar lagi masa bulan ramadhan dan lebaran akan banyak tenaga kerja Indonesia di banyak negara akan pulang ke kampung halaman. Kemenkes jangan membebani pemkab dalam menangani wabah biologis nasional yang merupakan tugas pemerintah pusat dalam penanganannya”.(*)